Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebuah diskursus yang tidak pernah selesai, selalu saja menarik untuk dikaji dan ditelaah. Sebagai warga negara sudah sepatutnya memahami prinsip tentang hak asasi manusia, bahwa ketika kita menyadari memiliki hak yang harus dihormati oleh orang lain, maka pada saat itu pula kita menyatakan diri untuk menghargai serta menghormati hak asasi orang lain. Pun demikian halnya apabila dikaitkan dengan pengaturan tentang kewajiban asasi manusia dalam konstitusi Indonesia bahwa di dalamnya dapat kita temukan penegasan terhadap pengakuan akan kewajiban kita untuk menghormati Hak Asasi Mansuia. Pada prinsipnya kewajiban itu melekat pada diri kita ssebagaimana hak melekat pada diri kita sebagai manusia, jika mendikotomikan antara hak dan kewajiban maka akan terjadi sebuah kesenjangan pemhaman tentang prinsip hidup bertoleransi.

Sejatinya semangat yang dibawa oleh pengaturan hukum terkait hak asasi manusia adalah guna menjaga serta menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Guna menegakkan dan melindungi hak asasi manusia maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga kewajiban sebagai manusia adalah untuk menyadari bahwa hak yang melekat kepada diri kita bukanlah hak yang bebas nilai atau dengan kata lain kebebasan sebebas-bebasnya namun adalah hak yang dapat dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak orang lain serta melaksanakan aturan hukum yang berlaku. Maka nyatalah bahwa perlindungan dan penegakan hak asasi manusia akan sangat bergantung kepada konstruksi politik hukum nasional suatu negara.